OMG! You broke this page.

Error: at line 701 in file /home4/ppalanwa/public_html/lib/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php:

Message:

Syntax Error in template "637b052e06959680f0fc26753546e4e5706c983c"  on line 4 "<div style="text-align: justify" dir="ltr">4. Sehat secara psikis atau mental, dan indrawi, yakni tidak tuna wicara, rungu dan atau tuna netra. Adapun mengenai kesehatan organ yang lain seperti tangan dan kaki, para ulama' masih berselisih pendapat, menurut Imam Al-Mutawally hal ini tidak di syaratkan, berbeda dengan Imam Al-Mawardi yang tetap mensyaratkan kesehatan organ-organ tadi. Dan pendapat inilah yang di dukung oleh Imam An-Nawawy.<br /><br />Sebenarnya masih ada beberapa syarat lain, selain yang kami kutip di atas, yang tidak disebutkan oleh Ibnu Khaldun, yaitu syarat harus beragama Islam, syarat ini tidak bisa di tawar lagi, dikarenakan dia mengemban amanat agama Islam dan para pemeluknya. Merdeka, karena seorang imam harus berkharisma dan disegani, dan ini tidak mungkin bisa didapat dari seorang budak. Lalu mukallaf dan laki-laki, disyaratkan harus laki-laki menurut imam As-Suyuthy di antara alasannya adalah karena dia dituntut untuk selalu tampil di depan publik, dan ini jelas bertentangan dengan norma kewanitaan dalam Islam. Nabi SAW bersabda ;<br />"?„?† ?????„?­ ?‚?ˆ?… ?ˆ?„?ˆ?§ ?£?…?±?‡?… ?§?…?±?£?©"(?±?ˆ?§?‡ ?£?­?…?¯ ?ˆ?§?„?¨?®?§?±?? ?ˆ?§?„???±?…?°?? ?ˆ?§?¨?† ?…?§?¬?‡)<br />Artinya :<br />â€?Tidak akan beruntung suatu kaum yang menjadikan seorang perempuan sebagai pemimpinnya" (HR. Ahmad, Al-Bukhory, At-Turmudzi dan Ibnu Majah)<br /><br /><strong>Sistem Pemilihan Umum di Indonesia</strong><br />Negara ini termasuk penganut paham demokrasi sekuler yang dikembangkan oleh barat dan tidak sesuai dengan tuntunan syari'at Islam. Karena konsep demokrasi dalam Islam (kalau seandainya yang ada dalam Islam bisa dikatakan sebagai demokrasi. Pen.) (  Penulis merasa perlu menyusuli dengan kata-kata ini karena suatu istilah yang tidak ada dalam Islam dan maknanya pun, baik secara adat atau bahasa, bertolak belakang dengan syareat Islam, maka haram menggunakannya sebagai istilah dalam agama ini, walaupun disifati dengan kata-kata yang berbau Islami. (lihat : As-Syaikh Abdul 'Aziz Al-badry dalam kitabnya, Hukmul Islam Al-Isytirokiyyah)) jelas bertentangan dengan yang berlaku di Negara ini. Dalam kitab Nidhom As-Siyasah Al-Islamiyyah di sebutkan ada tiga perbedaan prinsipil antara keduanya ;<br /><br />1. Dalam demokrasi sekuler, umat atau bangsa di batasi dengan persamaan ras, bahasa dan warna kulit yang berada dalam territorial geografis tertentu. Paham seperti ini akan semakin menumbuhkembangkan semangat chauvinisme. Sedangkan dalam Islam, umat atau bangsa berkoridor akidah atau kepercayaan, karena mereka semua masih berada di bawah atap yang satu yaitu Ar-Risalah Al-Muhammadiyyah. Allah SWT berfirman ;<br /><br />{?ˆ?…?§ ?£?±?³?„?†?§?ƒ ?¥?„?§ ?ƒ?§???© ?„?„?†?§?³ ?¨?´???±?§ ?ˆ?†?°???±?§} ?³?¨?£ : 28<br /><br />Artinya ;<br />"Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan"(Q.S. Saba' : 28)<br />Jadi setiap orang yang memeluk agama Islam, walaupun ras, warna kulit dan bahasanya berbeda, mereka tetap bangsa yang satu.<br /><br />2. Tujuan demokrasi barat hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan duniawi dan pencapaian kebahagiaan yang bersifat profan, tanpa adanya perhatian tarhadap kebutuhan spiritual keagamaan para penganutnya. Sedangkan dalam Islam, akhirat menjadi main purpose atau tujuan utamanya, dan pemenuhan kebutuhan duniawi pun harus berorientasi pada kepentingan ukhrowi.<br /><br />3. Dengan dalih "Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat", demokrasi sekuler menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi secara mutlak dan tanpa batas. Mereka bisa membuat dan merubah undang-undang sesuai kepentingan diri mereka sendiri dengan mengabaikan hukum syariat. Sedangkan dalam Islam, syari' (Allah dan Nabi-Nya) adalah penguasa dari segala penguasa, dan baru ketika tidak ada nash-nash darinya, umat di beri ruang untuk berijtihad sesuai dengan mekanisme yang sudah dirumuskan para ulama', karena merekalah pewaris ilmu para Nabi.<br /><br /><strong>Golput Dalam Islam</strong><br />Ketika system pengangkatan kepala Negara berkembang lewat Pemilihan Umum (pemilu) dalam negara demokrasi dengan dasar persamaan hak memilih dan dipilih, maka persoalannya menjadi rancu. Tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang kotor, antara yang mengerti dan yang tidak mengerti, serta antara yang laki-laki dan yang perempuan (KH. Moch. Sa'id Abdurrohim, Al-Imam Fi Al-Intikhobil 'Aam, hlm. 5). Tetapi, meskipun dalam system demokrasi yang di anut bangsa ini terdapat begitu banyak kebobrokan, diantaranya seperti yang sudah kami sebutkan, tetap saja ini tidak bisa merubah hukum kewajiban mengangkat seorang kepala Negara. Karena seperti alasan yang diungkapkan oleh Imam Al-Adzro'y di atas, bahwa kita tidak mungkin membiarkan Negara dalam keadaan vakum (kosong kekuasaan), <br /><br />Dengan keadaan perpolitikan di Indonesia yang carut marut seperti di atas, di mana calon yang ada banyak yang tidak memenuhi kriteria seorang imam, atau hanya memenuhi sebagian saja, maka hukum kewajiban memilih di sini masih di pilah-pilah;<br /><br /><strong>1. Fardlu kifayah</strong><br />jika memang di antara calon tidak ada yang memenuhi syarat sebagai seorang kepala Negara atau hanya memenuhi sebagian saja, maka yang menjadi prioritas utama adalah kemaslahatan bagi Islam dan muslimin, dan kalau memang calon yang paling bisa membawa kemaslahatan sudah bisa dipastikan memenangi pemilihan dengan memenuhi kuorum, maka partisipasi kita dalam pemilu hukumnya adalah fardlu kifayah.<br /><br /><strong>2. Fardlu 'ain</strong><br />Dalam arti jika calon yang ashlah dan a'dal belum dipastikan jadi maka semuanya wajib memilih yang ashlah dan a'dal, hal ini bisa kita analogikan dengan permasalahan jihad, ketika semisal setiap peduduk di suatu Negara Islam berkewajiban jihad untuk mengusir orang kafir yang menjajah negerinya, dan ternyata kekuatan yang mereka kerahkan belum bisa merealisasikannya, maka kewajiban yang bersifat 'ainiyyah (mengikat secara personal) akan meluas ke daerah-daerah terdekat. Sedangkan dalam hal pemilu ketika kita dihadapkan pada situasi seperti ini maka tidak mengunakan hak suara (golput) hukumnya adalah haram, karena dapat menguntungkan calon lain yang tingkat kelayakannya kurang dalam sudut pandang agama.<br />Dari semua penjelasan di atas bisa juga kita tarik kesimpulan bahwa berjalannya suatu pemerintahan tidak bisa kita lepaskan dari campur tangan hukum-hukum syariat. Karena antara keduanya bagaikan dua sisi mata uang. Jadi apa yang dikatakan oleh akbar tanjung di atas merupakan satu bukti jelas akan ketidakpahamannya tentang hukum syariat dan fungsinya dalam system kenegaraan. Komentar ini segendang sepenarian atau setali tiga uang dengan propaganda pemisahan fungsi agama dari Negara yang selalu didengungkan barat dan sekuleris Islam.<br /><br />Dan kesimpulannya adalah, sikap politik golput dalam konteks politik Islam di Indonesia saat ini tidak bisa dibenarkan secara syar'i. hal ini memandang, ketika golput dilakukan oleh mayoritas masyarakat muslim, maka akan merugikan peran Islam dan umatnya, karena alternatif ini memberi peluang kelompok sekuler untuk menancapkan jarinya dalam perpolitikan Indonesia dan serta merta mempengaruhi gerak kebijakan yang memarginalkan Islam dan masyarakat muslim tentunya. Jadi, apakah pantas kita bersikap golput dalam konteks politik Indonesia saat ini? Marilah kita bersikap arif dan tetap memperjuangkan Islam. Wallohu a'lam bisshowab.[ ]<br /></div>"  - Unexpected "?"